BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk pemerintahan adalah rangkaian institusi politik yang dipakai untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Bentuk pemerintahan didunia ini secara umum diklasifikasikan menjadi bentuk pemerintahan klasik dan bentuk pemerintahan modern

Bentuk Pemerintahan Indonesia

Republik Indonesia
Bendera Lambang
MottoSanskerta: Bhinneka Tunggal Ika
(“Berbeda-beda tetapi tetap Satu”)
Ideologi nasional: Pancasila
Ibu kota
(dan kota terbesar)
Jakarta
6°10.5′LU 106°49.7′BT
Bahasa resmi Indonesia
Pemerintahan Republik presidensial
 – Presiden Joko Widodo
 – Wakil Presiden Jusuf Kalla
 – Ketua MPR Zulkifli Hasan
 – Ketua DPR Setya Novanto
 – Ketua DPD Irman Gusman
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat
 – Majelis Tinggi Dewan Perwakilan Daerah
 – Majelis Rendah Dewan Perwakilan Rakyat
Kemerdekaan dari Belanda
 – Diproklamasikan 17 Agustus 1945
 – Diakui (sebagai RIS) 27 Desember 1949
 – Kembali sebagai RI 17 Agustus 1950
Luas
 – Total 1,904,569 km2
 – Perairan (%) 4,85%
Penduduk
 – Perkiraan 19 Juni 2009 230.472.833
 – Sensus 2010 237.556.363
 – Kepadatan 124/km2
PDB (KKB) Perkiraan 2011
 – Total Rp10,706 triliun
(AS$ 1,121 miliar)
 – Per kapita Rp44,885 juta
(AS$ $4.700)
PDB (nominal) Perkiraan 2011
 – Total Rp4,821 triliun
(AS$ 846 miliar)
 – Per kapita Rp36,261 juta
(AS$ 3.797)
IPM (2013) ▲ 0.684[4] (menengah)
Mata uang Rupiah (Rp) (IDR)
Zona waktu WIB (+7), WITA (+8), WIT (+9)
Lajur kemudi Kiri
Ranah Internet .id
Kode telepon +62

.

Bentuk Pemerintahan Teori Klasik

Bentuk Pemerintahan Klasik Plato

Bentuk Pemerintahan Modern

Bentuk Pemerintahan Modern dibagi menjadi bentuk pemerintahan :

Monarki, Republik, Federal, Emirat, dan Negara Kota.

Terdapat beberapa macam  Bentuk Pemerintahan republik yaitu;

Republik Absolut, Republik Konstitusional, dan Republik Parlementer. Republik berasal dari kata res-publica berarti kepentingan umum.

  1. Republik Absolut

Ciri republik absolut adalah pemerintahan yang diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya dimanfaatkanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

  1. Republik Konstitusional

Ciri republik konstitusional adalah presiden memegang dua kekuasaan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional.

  1. Republik parlementer

Ciri Republik Parlementer adalah  presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

Bentuk Pemerintahan Indonesia – Republik Konstitusional

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer dan republik konstitusional. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi (UUD). Pasal 4 ayat(1)  UUD 1945 dijelaskan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum(PEMILU). Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol.

Presiden dibatasi oleh UUD1945 sebagai konstitusi yang menjadi ladasan utama menjalankan pemerintahan. UUD adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. UUD mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara.

BENTUK   NEGARA  DAN   BENTUK   PEMERINTAHAN   BERDASARKAN   UUD    1945

Bentuk Negara

Kesatuan atau serikat? 

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. UUD 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ditegaskan dalam Penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat (negara kesatuan), Indonesia tidak memiliki daerah di lingkungan yang bersifat staat (negara)juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah-daerah yang bersifat otonom (streek and local rechts gomenschappen) yang semuanya menurut aturan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan pasal tersebut menegaskan:

  1. Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan.
  2. Daerah-daerah tidak bersifat negara.
  3. Daerah bisa berbentuk daerah otonom atau administratif.
  4. Di daerah otonomi dibentuk dewan perwakilan rakyat.

Untuk melaksanakan pasal 18 UUD 1945 dikeluarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri negara kesatuan adalah   kedaulatan negara tidak terbagi, yaitu berada di tangan pemerintah pusat.

 

 

 

Bentuk Pemerintahan

Republik atau monarki?

Dalam pasal 1 ayat 1 menghendaki negara Indonesia menghendaki bentuk pemerintahan republik.

Republik berasal dari kata res dan publica (res berarti kepentingan; publica berarti umum). Respublica berarti kepentingan umum atau urusan bersama. Dalam bentuk pemerintahan republik, kekuasaan dalam negara tidak dipegang oleh seseorang secara turun-temurun. Sedangkan dalam bentuk pemerintahan monarki, kekuasaan dalam negara dipegang oleh seorang raja dan menjalankan kekuasaan berdasarkan pengangkatan atau penunjukkan.

Saat sidang BPUPKI II tanggal 10-16 Juli 1945, berkaitan dengan penentuan bentuk pemerintahan (rancangan UUD pasal 1 ayat 1) mendapat tanggapan peserta sebagai berikut:

  • Sebayak 55 suara memilih bentuk republik.
  • Sebanyak 6 suara memilih kerajaan/monarki.
  • Sebanyak 2 suara memilih bentuk lain.
  • Dan 1 suara tidak mengajukan pendapat (abstein).

Penegasan bentuk pemerintahan republik selain terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 juga dinyatakam dalam ketentuan :

  • Pembukaan UUD 1945 alinea IV

   “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”…

  • Pasal 6A

(1)    Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2)    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3)    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Preiden.

(4)    Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5)    Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

  • Pasal 7 UUD 1945

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

https://ekosumarwanto.wordpress.com/2012/05/07/bentuk-negara-bentuk-pemerintahan/

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia