Definisi sistem pemerintahan adalah suatu metode atau suatu sistem yang membuat sesuatu yang kompleks agar menjadi teratur dari komponen pemerintahan seperti pandangan, asas, undang undang, teori dan hal yang lain tentang suatu pemerintahan negara.

Untuk menelaah lebih dalam saya mencoba menggabungkan banyak definisi tentang sistem dan pemerintahan. Definisi Sistem adalah suatu hal yang tidak sesederhana  atau kompleks tapi terorganisasi. Sistem menghimpun dan memadu suatu bagian dan membentuk suatu rencana keseluruhan yang kompleks. Di dalam sistem ada pola yang membagi dan menghubungkan suatu item atau komponen yang mempunyai suatu fungsi atau suatu parameter yang sama  agar saling terhubung satu sama lain. Suatu pandangan agar sesuatu yang kompleks agar bisa dimengerti disebut juga sistem. Sistem adalah batasan metode dimana metode tersebut akan memkoridorkan batasan masalah yang akan di hubungkan atau komponen komponen yang memiliki suatu parameter kesamaan saling terhubung dalam suatu  batasan.

Definisi Pemerintahan adalah Proses ketatanegaraan dalam Negara. Pemerintah merupakan kelengkapan atau alat pelaksana untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara. Fungsi pemerintah adalah menjalankan tugas-tugas yang esensial dan fakultif yang dibutuh kan Negara agar tetap berdaulat dan sejahtera. Tugas esensial atau tugas asli Negara dari pemerintah adalah mempertahankan negara agar tetap diakui dan berdaulat . Sedangkan tugas fakultatif negara adalah agar rakyat tetap dalam koridor sejahtera baik secara umum, pendidikan, logika, etika, estetika , sosial, hukum dan ekonomi.

Dapat disimpulkan secara umum tentang definisi sistem pemerintahan adalah suatu sistem untuk menjaga kestabilan masyarakat dalam banyak segi sosial, norma, dan  ekonomi, menjaga kestabilan sistem dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga kekuatan dari segi pertahanan, ekonomi, politik dan keamanan dimata dunia sehingga menjadi suatu sistem pemerintahan yang berkelanjutan untuk memenuhi tugas esensial dan fakultif dari suatu Negara.

Berikut adalah Jenis Sistem Pemerintahan yang Umum Dikenal:

  1. Sistem Pemerintahan Presidensial
  2. Sistem Pemerintahan Parlementer
  1. Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Sistem Pemerintahan suatu negara republik di mana kekuasan eksekutif akan dipilih melalui suatu metode pemilihan umum dan prosesnya terpisah dengan kekuasan legislatif. Sistem Pemerintahan ini biasa disebut juga dengan sistem pemerintahan kongresional.
Diagram Sistem Pemerintahan Indonesia (garis besar)

Ada 3 komponen dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, yaitu :

  1. Presiden terpilih setelah memangi pemilihan umum oleh rakyat akan memimpin pemerintahan dan mempunyai hak preogratif dalam mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang kompatibel di bidangnya.
  2. Eksekutif dengan legislatif sama sama memiliki masa jabatan yang tetap, mereka tidak bisa saling menjatuhkan sebelum masa jabatannya habis.
  3. Koridor atau batasan pekerjaan antara eksekutif dan legislative jelas. Tidak ada komponen yang tumpang tindih atau redundant antara eksekutif dan legislatif.

Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan begitu saja seperti misalkan rendahnya dukungan politik tidak akan membuat presiden dapat dilengserkan karena alasan tersebut. Namun bukan tidak ada cara untuk menurunkan presiden jikalau presiden tersebut lalim atau seluruh rakyat sudah melakukan mosi tidak percaya terhadap presiden tersebut. Masih ada cara untuk mengontrol presiden agar presiden yang sudah lalai dalam menjabat bisa diturunkan dari singgasananya. Model sistem pemerintahan presidensial ini dianut oleh Indonesia, Amerika Serikat, Filipina dan banyak Negara Amerika Latin menganut sistem pemerintahan presidensial ini.

  1. Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana badan parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dalam negara. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang penuh dalam mengangkat kepala pemerintahan di Negara tersebut atau biasa kita ketahui adalah perdana menteri.
Bagan Sistem Pemerintahan Parlementer (garis besar)

Dan parlemen pun mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya pada pemerintahaan yang sedang berkuasa. Sistem pemerintahan ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan parlementer ini dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang mempunyai kewenangan terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem pemerintahan parlementer ini, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem pemerintahan parlementer dapat dibedakan mejadi badan eksekutif pemerintah yang sangat tergantung dari suara dukungan secara langsung ataupun tidak langsung badan legislatifnya, dalam hal ini parlemen, yang khalayak ramai ketahui dikemukanan melalui sebuah metode veto keyakinan. Oleh sebab itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang sangat jelas antara badan eksekutif dan bada legislatif. Ada kritikan dari beberapa yang merasa kurang adanya pemeriksaan dan suatu keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem pemerintahan parlementer banyak dipuji dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem pemerintahan parlementer sangat fleksibel kepada publik. Kekurangannya adalah sistem pemerintahan ini sering mengarah kepada pemerintahan yang kurang stabil, karena sistem pemerintahan parlementer memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam hal ini kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem pemerintahan parlementer juga memiliki seorang presiden terpilih dengan kekuasaan sebagai kepala Negara yang dapat memberikan keseimbangan dalam sistem pemerintahan parlementer ini.

Berikut adalah Negara-Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Belanda, Malaysia dan lain sebagainya.

Sistem Pemerintahan Parlementer memang sering dianggap lebih baik dari pada sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Tapi balik lagi kedalam dasar suatu negaranya, kelebihan dan kekurangan dalam suatu pemerintahan memang tidak lepas kaitannya dalam budaya yang membentuk sistem pemerintahan itu sendiri.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

  • Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
  • Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
  • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
  • Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
  • Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial

  • Pengawasan rakyat lemah
  • Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
  • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
  • Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
  • Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
  • Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
  • Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  • Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen
  • Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. Tahun 1945-1949

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

  1. Tahun 1949-1950

Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer

  1. Tahun 1950-1959

Sistem Pemerintahan: Parlementer

  1. Tahun 1959-1966

Sistem Pemerintahan: Presidensial

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya

  1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
  2. Pembubaran Badan Konstitusional
  3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
  4. Tahun 1966-1998

Sistem Pemerintahan: Presidensial

POKOK-POKOK  SISTEM PEMERINTAHAN

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

  • Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  • Sistem Konstitusional.
  • Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

  • Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  • Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  • Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  • Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  • Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
  • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  • Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung,

sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html

http://sistempemerintahanindonesia-kaskus.blogspot.com